Ruang Cianjur – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur menggelar Seminar Peningkatan Kapasitas Pengurus Yayasan Pendidikan, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Grand Bydiel tersebut dirangkai dengan pengukuhan Tim Teknis BMPS untuk 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Kegiatan diikuti para pengurus yayasan pendidikan swasta dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Seminar tersebut menjadi bagian dari upaya BMPS memperkuat tata kelola lembaga pendidikan swasta agar mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Cianjur.
Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, H. Muhammad Toha, mengatakan pemahaman terhadap kelembagaan menjadi salah satu persoalan penting yang harus diperkuat di lingkungan yayasan pendidikan.
Menurutnya, masih banyak yayasan yang selama ini lebih fokus pada pendirian sekolah, namun belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pembinaan dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.
“Jumlah lembaga yayasan di Cianjur sangat banyak. Data tercatat ada sekitar 1.300-an, bahkan berpotensi mencapai lebih dari 2.000 lembaga. Ini merupakan potensi besar yang harus disinergikan untuk meningkatkan SDM Kabupaten Cianjur. Kuncinya ada pada pemahaman para pengurus yayasan,” ujar Muhammad Toha.
Ia menjelaskan, yayasan merupakan badan hukum yang menjadi payung bagi pendirian lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Karena itu, menurutnya, pengurus yayasan tidak cukup hanya memahami aspek pendirian sekolah, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai manajemen kelembagaan, tata kelola keuangan hingga keberlanjutan tenaga pendidik.
Salah satu persoalan yang turut dibahas dalam seminar yakni terkait perizinan operasional sekolah, khususnya jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Muhammad Toha menyebut sejumlah pengurus yayasan dan kepala sekolah selama ini mengeluhkan proses perpanjangan izin operasional yang dinilai cukup membebani.
“Kalau kita bandingkan dengan kabupaten/kota lain, sebenarnya izin operasional sekolah tidak perlu ada perpanjangan izin. Ini yang perlu kita diskusikan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Namun, ia menegaskan, perhatian BMPS tidak hanya sebatas persoalan perizinan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga pendidikan swasta.
Selain itu, BMPS juga mendorong pengurus yayasan memahami tata kelola keuangan secara lebih profesional. Pengelolaan sumber pendapatan dan pembiayaan harus dilakukan secara sehat agar keberlangsungan lembaga pendidikan dapat terjamin.
“Mayoritas pengurus yayasan perlu diedukasi mengenai sumber pendapatan dan pengelolaan pembiayaan, sehingga antara pendapatan dan pengeluaran dapat terkelola dengan sehat dan profesional,” jelasnya.
Muhammad Toha menambahkan, pembinaan yang dilakukan BMPS tidak akan berhenti pada kegiatan tingkat kabupaten. Tim teknis yang telah dikukuhkan nantinya diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BMPS di tingkat kecamatan.
“Pembinaan saat ini baru dilakukan satu hari untuk skala kabupaten. Rencananya, kami akan menyambangi setiap kecamatan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan pendidikan swasta memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur.
Terlebih, persoalan anak tidak sekolah dan masih rendahnya sejumlah indikator pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan sekolah negeri.
“Kalau hanya mengandalkan sekolah negeri, akan sangat sulit menjangkau seluruh pelosok. Karena itu, titik strategis pendidikan swasta ini harus kita dorong bersama untuk mendongkrak Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.(HDN)
