Ruang Cianjur – Anggota DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar memiliki kesadaran untuk melaporkan diri apabila masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Isfhan saat menghadiri kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dalam kegiatan itu, ia bertatap muka langsung dengan masyarakat sekaligus menyosialisasikan berbagai program prioritas pemerintah.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait perubahan status desil yang berdampak pada kelayakan mereka menerima bantuan sosial.
Isfhan mengungkapkan, dirinya mendengar langsung keluhan seorang warga yang mengaku mengalami perubahan status desil dari 2 menjadi 7.
Menurutnya, perubahan status tersebut dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang tersedia, salah satunya mekanisme sanggah. Dengan demikian, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan keberatan agar dilakukan pemeriksaan dan pembaruan data sesuai ketentuan.
“Hal semacam itu bisa diperbaiki dengan prosedur yang tepat melalui skema sanggah. Sehingga bantuan pemerintah bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Selain persoalan desil, Isfhan juga menyinggung informasi mengenai penghentian bantuan yang dikaitkan dengan aktivitas judi online (judol). Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Isfhan juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam penerimaan bantuan sosial. Ia berharap masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mampu, termasuk ASN dan PPPK yang masih tercatat sebagai penerima bantuan padahal tidak lagi memenuhi persyaratan, bersedia melaporkan diri agar status kepesertaannya dapat dievaluasi sesuai aturan.
Menurutnya, kesadaran tersebut penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai menunggu viral terlebih dahulu, kemudian keluarga merasa malu. Ini zaman yang serba cepat viral. Bagi masyarakat atau ASN yang merasa sudah mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan, saya berharap bisa sadar diri dan melaporkan diri,” tegasnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi dan keterlibatan aktif masyarakat, pelaksanaan program bantuan pemerintah dapat semakin tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima yang sebenarnya.(HDN)
