Ruang Cianjur — Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika didaulat menjadi Ketua Umum Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) 1957 dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Gerakan Kosgoro 1957 yang digelar di Jakarta, Minggu malam (13/9/2026).
Metty terpilih setelah menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta Mubes yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sari Yuliati mengatakan, Mubes yang digelar bersama Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK), GPPK, dan Himpunan Mahasiswa Kosgoro (HIMA Kosgoro) 1957 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
“Kebersamaan tiga gerakan ini menunjukkan bahwa Kosgoro 1957 merupakan rumah besar yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, serta semangat Tri Dharma Kosgoro, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas,” kata Sari yang juga menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar.
Sari meminta seluruh ketua umum terpilih segera menyelesaikan pembentukan dan melengkapi kepengurusan organisasi di seluruh provinsi di Indonesia.
Penguatan struktur organisasi juga ditargetkan dapat menjangkau sedikitnya 50 persen kabupaten dan kota di Indonesia paling lambat pada akhir Desember 2027.
Menurut Sari, konsolidasi tersebut penting untuk memperkuat kelembagaan Kosgoro 1957 sekaligus meningkatkan daya dukung organisasi terhadap Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2029.
Namun, ia mengingatkan agar konsolidasi organisasi tidak berhenti sebatas pembentukan struktur dan penyusunan kepengurusan.
“Kita harus hadir dan dekat dengan rakyat melalui program-program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kader Kosgoro 1957 harus hidup bersama rakyat, berkarya, dan mengabdi untuk rakyat. Itulah wujud nyata Tri Dharma Kosgoro,” ujarnya.
Sari berharap Mubes V Kosgoro 1957 mampu menghasilkan evaluasi program kerja, sasaran konsolidasi, serta kepemimpinan yang kuat dan kredibel.
Ia juga mendorong agar seluruh agenda organisasi dijalankan secara progresif dan terukur dengan tetap mengedepankan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
“Setiap persoalan harus kita selesaikan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Tri Dharma Kosgoro harus menjadi landasan dalam setiap gerak organisasi,” kata Sari.
Metty Dorong GPPK Jadi Rumah Bersama Perempuan
Sementara itu, Metty Triantika mengatakan GPPK Kosgoro 1957 harus berkembang menjadi organisasi perempuan yang kuat secara kelembagaan, memiliki kader berkualitas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“GPPK Kosgoro 1957 harus menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, berkarya, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa,” kata Metty usai menyampaikan visi dan misinya.
Dalam pemaparannya, Metty menyampaikan sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian GPPK Kosgoro 1957. Di antaranya penguatan struktur dan kaderisasi organisasi, peningkatan literasi politik perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendampingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.
Menurut Metty, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Perempuan, kata dia, harus memperoleh ruang yang lebih besar sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pemimpin pembangunan.
“Perempuan memiliki kekuatan besar dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan perekonomian, serta membangun kehidupan sosial dan politik yang lebih baik. Potensi itu harus dihimpun melalui kerja nyata, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Metty merupakan kader perempuan Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan perempuan Partai Golkar, baik di Kabupaten Cianjur maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Pengalamannya memimpin lembaga legislatif, membangun komunikasi politik, serta mengawal aspirasi masyarakat dinilai menjadi modal penting bagi Metty untuk mengonsolidasikan jaringan GPPK Kosgoro 1957 di tingkat nasional.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, GPPK Kosgoro 1957 diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan program pemberdayaan perempuan yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.(HDN)
