Ruang Cianjur – Polemik pembangunan Riverside Boutique Hotel di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kabupaten Cianjur, kembali mencuat. Setelah sebelumnya proyek tersebut dihentikan sementara karena belum melengkapi sejumlah perizinan, Forum Kajian dan Aksi (FOKSI) kembali melontarkan catatan kritis terhadap proses pembangunan yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Ketua FOKSI, Asep Tolhan, menyatakan berdasarkan hasil kajian organisasinya, proyek pembangunan hotel tersebut hingga saat ini belum mengantongi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.
“Proses perizinannya belum lengkap. Hasil analisa kami menunjukkan proyek itu belum memegang izin secara lengkap, salah satunya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), padahal Andalalin merupakan salah satu syarat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” ujar Asep dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembangunan seharusnya tidak dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.
“Sehingga secara aturan proyek tersebut harus dihentikan. Sebelum izin diterbitkan, Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, apalagi proyek ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, salah satunya penyempitan aliran Sungai Cianjur,” katanya.
FOKSI juga berencana membawa hasil kajian tersebut ke DPRD Kabupaten Cianjur sebagai bentuk dorongan agar dilakukan pengawasan terhadap proses pembangunan.
“Hasil kajian kami akan kami bawa ke DPRD pekan depan,” tegas Asep.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, M. Iqbal Safarudin, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa proses penyusunan dokumen Andalalin proyek hotel tersebut masih berlangsung.
“Untuk Andalalin kawasan hotel yang sedang dibangun di Jalan Abdullah Bin Nuh saat ini masih dalam proses. Sekarang sedang berlangsung asistensi terhadap hasil revisi dokumen Andalalinnya,” jelas Iqbal.
Hingga berita ini diterbitkan, proses perizinan proyek Riverside Boutique Hotel masih terus berjalan, sementara penghentian sementara pembangunan dilakukan hingga seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah dinyatakan terpenuhi.
