Ruang Cianjur – Polemik program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur semakin memanas. Di tengah persoalan anggaran yang membuat kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan menjadi perhatian, anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Hendri Juanda, angkat bicara.
Hendri menilai pemerintah daerah harus menempatkan UHC sebagai salah satu program prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk UHC dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggeser sementara anggaran dari program lain yang dinilai masih dapat ditunda.
“Prioritas program dibanding janji politik. Alokasi dana seperti program janji politik bupati terpilih dapat diarahkan dulu ke UHC agar masyarakat paham dan mengerti urgensinya,” ujar Hendri kepada awak media di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (12/8/2026).
Ia mengatakan, masyarakat diyakini dapat memahami apabila anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk program tertentu dialihkan sementara untuk membiayai UHC karena kondisi tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan orang banyak.
“Jika program yang seharusnya buat A dan urgensinya lewat untuk B karena menyangkut nyawa orang banyak, masyarakat akan memahami. Saya kira masyarakat tidak akan menganggap bupati berbohong,” katanya.
Jangan Paksakan Infrastruktur
Hendri juga meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak memaksakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur apabila di sisi lain masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam kondisi mendesak harus mendapatkan perhatian lebih.
“Daripada memaksakan diri membangun sarana prasarana infrastruktur seperti jalan di kabupaten atau di kampung bagus, tetapi masyarakat menjerit karena ingin berobat, lebih baik diprioritaskan alokasi dana mana yang bisa dikurangi untuk dialihkan ke UHC,” jelasnya.
Ia bahkan menilai program yang menyentuh tingkat RT dan RW dapat menjadi salah satu opsi yang dievaluasi apabila anggarannya dapat dialihkan untuk mendukung pembiayaan UHC.
Hendri meyakini perangkat RT dan RW akan memahami kebijakan tersebut apabila dijelaskan bahwa pengalihan anggaran dilakukan untuk mengatasi persoalan kesehatan warga.
“Jika program PRT disampaikan kepada RT dan RW setempat untuk diprioritaskan ke UHC, pihak RT dan RW dipastikan akan paham karena warganya juga yang terdampak langsung terkait masalah kesehatan ini,” ujarnya.
Minta Bupati Segera Prioritaskan UHC
Hendri menegaskan kondisi saat ini sudah mendesak dan perlu segera disikapi oleh Bupati Cianjur.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali skala prioritas penggunaan anggaran, dengan menempatkan UHC sebagai program yang harus didahulukan.
“Saya berharap bupati dapat memprioritaskan program UHC terlebih dahulu, di mana alokasi dana dialokasikan ke sana dan program atau dana yang lain bisa ditunda dulu,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak kembali menghadapi kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.
Hendri kembali menekankan pentingnya komunikasi dengan pemerintah desa, RT dan RW apabila terdapat penyesuaian anggaran.
“Terkait masalah anggaran untuk per RT, jika dialokasikan ke UHC, pihak RT, RW dan desa pun akan mengerti karena ini adalah kondisi mendesak yang menyangkut nyawa orang banyak dan sesuai dengan amanat undang-undang,” pungkasnya.(HDN)
