Ruang Cianjur – Cianjur Government Watch (CGW) kembali melayangkan surat terbuka kepada DPRD Kabupaten Cianjur pada 13 Februari 2026. Mereka mendesak DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020–2024 yang disebut sebagai “JAMARAS GATE”.
Koordinator CGW, Hadi Dzikri Nur, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi resmi yang telah dimulai sejak 20 Januari 2026. Dua hari setelahnya, CGW mengaku telah diterima salah satu pimpinan DPRD dan menyerahkan surat permohonan pembentukan pansus.
“Sudah hampir empat pekan kami membangun komunikasi secara kelembagaan. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut konkret terkait pembentukan pansus,” ujar Hadi, Jumat (13/2/2026).
CGW menilai dugaan penyimpangan dana hibah tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah. Mereka menduga ada keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada periode anggaran tersebut.
Menurut CGW, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, pembentukan pansus dinilai sebagai langkah konstitusional yang mendesak dilakukan.
Dalam surat terbukanya, CGW juga menyoroti lambannya respons DPRD. Mereka menyebut sejumlah aktivitas dewan dinilai lebih banyak bersifat seremonial dan studi banding dibanding memperkuat fungsi pengawasan.
Momentum 100 tahun Cianjur berparlemen pun disinggung sebagai pengingat agar DPRD kembali pada peran utamanya sebagai lembaga legislatif yang tegas dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
CGW berharap DPRD segera mengambil langkah nyata demi menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
