Ruang Cianjur — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana penerapan metode electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
HMI menilai penerapan e-voting tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi dan regulasi. Kesiapan masyarakat sebagai pemilih juga harus menjadi perhatian utama agar digitalisasi proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan efektif.
Hal tersebut disampaikan *Jimi Ramdan Padilah, Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Cianjur*, dalam audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Dalam audiensi tersebut, HMI menyoroti pentingnya penguatan kebijakan teknis sekaligus sosialisasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Menurut Jimi, keberhasilan Pilkades dengan metode e-voting tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem secara teknis. Masyarakat sebagai pemegang hak suara harus mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pemilihan.
“Jangan sampai kita berbicara tentang digitalisasi demokrasi, tetapi masyarakat sebagai pemilih justru belum mendapatkan pemahaman yang cukup. Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan hak pilih, bukan justru menjadi hambatan baru,” ujar Jimi.
Ia menegaskan, sosialisasi seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam tahapan persiapan Pilkades e-voting. Edukasi kepada masyarakat, kata dia, idealnya tidak dilakukan hanya menjelang hari pemungutan suara, tetapi dipersiapkan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di tingkat desa.
“Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat benar-benar tahu bagaimana cara menggunakan e-voting, memahami bahwa pilihan mereka tetap rahasia, dan memiliki kepercayaan terhadap sistem yang digunakan. Jangan sampai ketika pelaksanaan tiba, masih ada pemilih yang kebingungan atau bahkan ragu menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.
HMI juga menilai keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem e-voting.
Karena itu, edukasi mengenai mekanisme pemilihan secara elektronik perlu disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing desa.
DPMD Respons Positif
Menanggapi masukan tersebut, pihak DPMD memberikan respons positif terhadap perhatian HMI mengenai pentingnya sosialisasi dan kesiapan masyarakat.
DPMD menyadari bahwa kesiapan pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting.
Dalam audiensi tersebut, DPMD juga menyampaikan bahwa masukan mengenai penguatan kebijakan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat akan menjadi perhatian dalam proses persiapan pelaksanaan Pilkades e-voting.
HMI Cabang Cianjur berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara, masyarakat, serta unsur masyarakat sipil dapat terus diperkuat.
Menurut HMI, inovasi demokrasi di tingkat desa harus berjalan beriringan dengan transparansi, edukasi publik, serta jaminan terhadap hak-hak pemilih.
“Kami mengapresiasi respons positif DPMD terhadap masukan yang kami sampaikan. Bagi kami, e-voting bukan semata-mata persoalan mengganti kertas dengan teknologi. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di desa,” pungkas Jimi.
“Karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari penerapan teknologi,” tambahnya.(AK)
