Ruang Cianjur – Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur menyayangkan sekaligus mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang mengalokasikan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) untuk membiayai kebutuhan anggaran lainnya.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengatakan kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena menyangkut akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan, khususnya warga kelompok rentan dan miskin.
Pernyataan itu disampaikan Rian kepada awak media, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Rian, berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah warga kelompok rentan dan miskin yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 masih cukup besar. Dari keseluruhan sasaran yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan, diperkirakan masih terdapat sekitar 300 ribu jiwa yang belum terjangkau kepesertaan.
“Data menunjukkan dari jumlah keseluruhan sasaran, masih ada 300 ribu warga yang belum terjangkau kepesertaan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian utama, bukan justru mengurangi dana yang sudah dialokasikan demi menutup kekurangan anggaran lain,” ujar Rian.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat maupun penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi dukungan terhadap program jaminan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari sumber penghematan dari pos anggaran lain yang tidak bersifat mendesak.
“Lakukan penyesuaian dan penghematan dari pos-pos anggaran lainnya yang tidak mendesak, jangan mengambil atau memangkas dana dari program UHC yang menjadi nyawa pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Rian menilai, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, masih terdapat ratusan ribu warga yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal.
Komisi 4 DPRD Cianjur pun meminta Pemkab Cianjur segera mengevaluasi kembali kebijakan pengalokasian anggaran UHC tersebut.
DPRD berharap pemerintah dapat mencari alternatif efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai karena persoalan anggaran, masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan justru menjadi korban,” pungkasnya.(HDN)
