Ruang Cianjur – Kelangkaan dan tingginya harga jual Minyakita di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur mendapat sorotan dari Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kabupaten Cianjur. Persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam audiensi antara PMI dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, PMI mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi Minyakita yang saat ini dikeluhkan masyarakat karena sulit diperoleh dan dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan temuan di lapangan, harga Minyakita yang seharusnya dijual sebesar Rp15.700 per liter justru mencapai Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur.
Ketua Cabang PMI Kabupaten Cianjur, Ari Kurniawan, mengaku kecewa dengan hasil audiensi tersebut. Pasalnya, dalam pertemuan itu terungkap bahwa Diskumdagin Kabupaten Cianjur belum melakukan koordinasi dengan ID FOOD sebagai salah satu distributor utama Minyakita.
“Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan Diskumdagin terhadap distribusi Minyakita di Cianjur. Yang membuat kami kecewa, dari hasil audiensi tadi terungkap bahwa Diskumdagin belum melakukan koordinasi dengan ID Food. Artinya pengawasan yang dilakukan dinilai belum maksimal,” kata Ari kepada wartawan usai audiensi.
Menurutnya, sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan perdagangan, Diskumdagin semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan harga tetap sesuai ketentuan pemerintah.
“Kalau harga di lapangan tidak terkendali dan masyarakat kesulitan mendapatkan Minyakita sesuai HET, maka perlu dipertanyakan efektivitas pengawasannya. Kami akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melaporkannya kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusinya,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan harga, PMI juga mengaku menerima banyak keluhan dari para pedagang yang kesulitan memperoleh pasokan Minyakita dari distributor resmi.
Ari menilai pemerintah daerah perlu berperan aktif menjadi penghubung antara pedagang dan distributor agar distribusi minyak goreng subsidi tersebut lebih terarah.
“Pedagang banyak yang tidak tahu harus membeli ke mana. Seharusnya Diskumdagin bisa menjadi jembatan informasi antara pedagang dengan distributor seperti Bulog dan ID Food,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Cianjur, M. Abdul Rijki, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Perdagangan dalam audiensi tersebut.
Menurutnya, persoalan Minyakita merupakan isu yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat sehingga seharusnya mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
“Kami berharap audiensi ini menghasilkan solusi konkret. Namun sangat disayangkan karena yang hadir hanya Sekretaris Dinas dan beberapa staf. Ke depan kami akan mendorong persoalan ini dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Cianjur,” katanya.
PMI juga membuka kemungkinan melakukan aksi demonstrasi apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Kami memiliki jaringan di 25 PAC yang siap turun ke lapangan apabila diperlukan untuk mengawal persoalan ini,” ucap Ari.
Di sisi lain, Sekretaris Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Nenden Raspati Rohaniawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pengadaan maupun distribusi Minyakita.
Menurutnya, distribusi dilakukan langsung oleh distributor kepada pedagang dan pengecer, sedangkan pemerintah daerah berperan melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pemantauan juga terus dilakukan melalui petugas UPTD pasar yang rutin melaporkan perkembangan harga dan ketersediaan stok,” jelas Nenden.
Ia menambahkan, tingginya permintaan masyarakat terhadap Minyakita menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan stok di pasaran.
Hingga kini, persoalan kelangkaan dan tingginya harga Minyakita masih menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Cianjur. Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar distribusi kembali normal dan harga Minyakita dapat dijual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. (Red)
