Seribuan Massa 234SC Demo di DPRD Cianjur, Desak UHC Tetap Dijamin

Ruang Cianjur – Lebih dari 1.000 massa Ormas 234SC menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (10/9/2026). Mereka mendesak pemerintah memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan dan anggarannya kembali dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026.

Dalam audiensi dengan DPRD Cianjur, massa menyerahkan draft pernyataan sikap berisi lebih dari 16 poin. Dua tuntutan utama yakni meminta DPRD menggunakan hak interpelasi jika Surat Edaran (SE) Bupati terkait UHC tidak dicabut serta mendesak penganggaran kembali program UHC.

Penasihat 234SC, Asep Toha, mengatakan jumlah massa yang hadir bahkan melebihi target awal sebanyak 1.000 orang. Ia menyebut aksi dengan jumlah massa lebih besar dapat kembali digelar jika tidak ada kepastian keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

“Kalau di data dan fakta di lapangan lebih dari 1.000. Rencananya 1.000 orang, tetapi faktanya lebih dari 1.000 orang yang hadir,” kata Asep.

Sementara itu, Ketua KPD REKAN Indonesia Kabupaten Cianjur, Dony Arifin, menyoroti pengurangan peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai APBD, dari 815.690 jiwa menjadi 372.772 jiwa atau berkurang 442.918 peserta.

Dony meminta pemerintah membuka data dan menjelaskan alasan pengurangan tersebut, termasuk berapa peserta yang dinonaktifkan karena pemutakhiran data dan berapa akibat keterbatasan anggaran.

“Yang menjadi persoalan adalah ketika warga sakit, apakah mereka masih memiliki jaminan pembiayaan kesehatan atau tidak,” ujarnya.

Dony juga mempertanyakan kondisi fiskal 2026. Pasalnya, pada 2025 cakupan kepesertaan disebut meningkat hingga lebih dari 800 ribu jiwa meski terjadi efisiensi APBD sekitar Rp400 miliar.

Di sisi lain, Asda I Pemkab Cianjur, Arief Purnawan, menegaskan program UHC tetap berjalan. Menurutnya, pencabutan SE dilakukan karena judul surat berpotensi menimbulkan salah tafsir seolah-olah UHC dihentikan.

Arief mengatakan penyesuaian kepesertaan terjadi karena keterbatasan anggaran. Pemkab Cianjur sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp249 miliar untuk UHC hingga September, sementara dukungan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat tidak diperoleh akibat kondisi fiskal.

Pemkab Cianjur selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi dan pembersihan data kepesertaan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.(HDN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *