Ruang Cianjur – Ratusan ribu warga Kabupaten Cianjur terancam kehilangan akses layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Kondisi tersebut muncul setelah Pemerintah Kabupaten Cianjur mengungkapkan adanya keterbatasan anggaran untuk membiayai kepesertaan program tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa cakupan masyarakat yang dibiayai pemerintah daerah melalui program UHC diperkirakan akan berkurang hingga 442.918 jiwa akibat keterbatasan fiskal daerah.
Jika kondisi tersebut terjadi, maka mulai Agustus mendatang ratusan ribu masyarakat yang sebelumnya dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis berpotensi tidak lagi memperoleh fasilitas tersebut.
Menanggapi hal itu, Dosen sekaligus Peneliti Senior INSIDE, Asep Adang Kurnia, M.Pd, menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah daerah dalam mengelola program strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat.
“Hal ini menjadi bukti bahwa aparatur belum cakap dalam melakukan perencanaan. Imbasnya, lebih dari 400 ribu orang berpotensi kehilangan hak untuk mengakses pengobatan gratis,” ujar Asep Adang, Jumat (30/7/2026).
Menurutnya, apabila persoalan utama berada pada kondisi fiskal daerah, seharusnya pemerintah dapat menyiapkan berbagai skema alternatif agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
“Kalau memang problemnya fiskal daerah, harusnya bisa dicarikan jalan lain supaya masyarakat masih bisa mengakses layanan kesehatan. Program ini kan direncanakan sejak tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026. Kok tiba-tiba anggarannya tidak cukup? Ini menjadi sesuatu yang aneh dan terkesan tidak profesional,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur segera mengambil langkah konkret agar masyarakat yang selama ini bergantung pada program UHC tidak kehilangan hak memperoleh pelayanan kesehatan akibat persoalan administrasi maupun perencanaan anggaran.(HZ)
